MPPI Akan Somasi Pemerintah : Soal Pemusatan Kepemilikan Stasiun Televisi

[Antara] – Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) berencana melayangkan somasi ke pemerintah terkait dugaan adanya pemusatan kepemilikan stasiun televisi di Indonesia.

Menurut anggota MPPI Kukuh Sanyoto, di Jakarta, Rabu, jika terbukti dugaan adanya tren pemusatan kepemilikan stasiun televisi, maka itu telah melanggar Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002.

“Teman-teman dari MPPI merasa sangat prihatin dengan adanya tren pemusatan kepemilikan stasiun televisi yang menurut MPPI jelas melanggar Undang-undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran,” katanya, di Jakarta, Rabu setelah melakukan diskusi internal dengan anggota MPPI.

Ia mengatakan somasi tersebut diantaranya ditujukan kepada pemerintah, mengingat keterlibatannya dalam pembuatan undang-undang. Dengan demikian diharapkan pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggaran yang menyangkut kepemilikan stasiun televisi dan juga izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), ujarnya.

“Dalam undang-undang disebutkan, misalnya, setiap badan hukum atau perorangan boleh memiliki maksimum dua izin siar, untuk dua frekuensi, di dua provinsi yang berbeda. Yang kita lihat sekarang justru ada yang melanggar,” ujar Kukuh.

Ia menambahkan, MPPI akan mencari data dan bukti lengkap adanya tren pemusatan kepemilikan stasiun televisi tersebut. Jika bukti tersebut telah lengkap, maka pihaknya akan melayangkan somasi.

“Saat ini, kami melihat permasalahan baru dipermukaan. Akan kita cari bukti yang lengkap, nanti kita sampaikan itu dalam bentuk somasi ke pemerintah,” katanya.

Menurut dia, MPPI memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga terselenggaranya penyiaran yang sesuai dengan undang-undang.

Adanya Tren pemusatan kepemilikan stasiun televisi ini, ujarnya, memberikan dampak negatif terutama dalam membangun demokrasi di Indonesia.

“Apabila media informasi dikuasi oleh sekelompok tertentu dan kita lihat isinya sama. Jadi masyrakat dicekoki dengan program yang itu dan tidak memiliki pilihan. Kalau kita mau bangun masyarakat yang demokratis maka salah satu unsur yang terpenting adalah keragaman informasi,” kata Kukuh. (Kamis : 24/10/07)

October 24, 2007 at 11:15 pm Leave a comment

Anak Ahmad Dhani Teriak “F**k You!” ke Wartawan

[Okezone Dotcom] – Entah karena terpengaruh siaran televisi atau saking kesalnya terhadap wartawan yang setia menunggui di depan rumah Ahmad Dhani, dua anak Dhani, El dan Dul, mengacungkan jari tengah ke kerumunan pewarta berita.

Kejadian mengejutkan ini terjadi sekitar pukul 16.30 WIB, Sabtu (20/10/2007). Sejumlah wartawan infotainment yang masih mengejar perkembangan berita Maia-Dhani-Mulan, menyambangi kediaman Dhani di Jalan Pinang Mas VII No D3-D4, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Ketika asyik menunggu, wartawan melihat sebuah mobil Toyota Alphard hitam bernopol B 2727 ZL meluncur keluar dari kediaman Dhani. Begitu akan melewati wartawan, kaca tengah mobil terbuka dan tampak wajah dua putra Dhani, El dan Dul. Bukannya menyapa atau tersenyum ramah, dua bocah tersebut justru mengacungkan jari tengah sambil berteriak lantang, “F**k you!” ke arah wartawan.

Dhani yang menyetir sendiri kendaraan tersebut terlihat tidak menegur anaknya yang telah berkata kurang senonoh dan tidak patut diucapkan anak kecil itu. Usai melontarkan kalimat yang kurang sopan itu, mobil langsung meluncur pergi meninggalkan pencari berita yang melongo keheranan. (Sabtu : 20/10/2007)

October 20, 2007 at 1:49 pm Leave a comment

Wartawan Harus Mendukung Penumpasan Gerombolan Illegal Logging

[The Jakarta Watch] – Menarik sekali Pernyataan Kapolda Riau Brigjen Polisi Drs Sutjiptadi dalam pertemuan dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI yang meminta agar wartawan sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada kebenaran. Selain itu, Kapolda juga mengharapkan agar media independen dan netral, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mengapa Kapolda harus membuat pernyataan seperti itu?

Tentulah penyebabnya karena ada (bahkan banyak) oknum wartawan yang lebih berpihak kepada gerombolan illegal logging daripada berpihak kepada polisi. Banyak media yang menjadi corong pihak tertentu, baik itu pengusaha maupun pejabat. Akibatnya, pekerjaan polisi menumpas gerombolan illegal logging menjadi bukan perkara yang gampang. Apalagi yang  dihadapi polisi adalah dua perusahaan pulp raksasa yang dituding menjadi biang praktek illegal logging selama bertahun-tahun.

Menurut Kapolda, dua perusahaan tersebut memiliki lahan jutaan hektar yang bisa mereka kuasai selama 94 tahun. Hal demikian tentu saja sangat memprihatinkan, karena hutan tersebut diobrak-abrik tanpa menindahkan aturan dan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibat pejabat dan pengusaha melakukan kolusi gila-gilaan, beberapa spesies tumbuh-tumbuhan, binatang, serta kelestarian alam pun menjadi punah. Nah, kini polisi sudah memiliki bukti-bukti yang lengkap mengenai masalah tersebut, termasuk manupulasi dokumen-dokumen yang dilakukan oleh gerombolan illegal logging tersebut.

Sangat tidak pada tempatnya, jika wartawan yang seharusnya menjadi pengawal kebenaran, malah membantu membelokkan informasi yang sengaja disetir oleh para gerombolan pelaku illegal logging. Kinilah saatnya, wartawan mendukung polisi untuk menumpas gerombolan illegal logging. Hal ini sangat penting untuk digarisbawahi, soalnya wartawan yang tidak membela kebenaran namun malah membela kejahatan, sebenarnya tidak ada bedanya dengan penjahat itu sendiri. (*)

October 6, 2007 at 9:55 am Leave a comment

Ayo Selamatkan Dewan Pers Kita !

[Public Relations Watch] – Tadinya kami heran dan bertanya-tanya : Mengapa perusahaan-perusahaan di lingkungan Raja Garuda Mas (RGM) milik konglomerat Sukanto Tanoto ini getol sekali mempersoalkan pemberitaan negatif mereka kepada Dewan Pers ? Kami tidak tahu jawabannya, tapi waktu itu menduga, mungkin karena departemen kehumasan (atau public relations officer) RGM adalah mantan orang-orang media senior, baik televisi maupun media cetak sehingga memiliki hubungan yang baik dengan Dewan Pers.

Kini, sebagian jawaban atas pertanyaan tersebut sedikit demi sedikit ketahuan secara mengagetkan. Berdasarkan informasi, rupanya nama Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara masih tercatat sebagai komisaris PT Toba Pulp Lestari Tbk – anak perusahaan RGM. Atas informasi tersebut, jika tidak benar, tentunya Leo Batubara perlu memberikan klarifikasi khusus dan terbuka mengenai soal ini kepada publik.

Namun jika benar, kami sungguh sangat prihatin karena Dewan Pers membiarkan conflict of interest ini berlangsung secara terus-menerus. Apalagi Dewan Pers juga sudah melarang wartawan menerima “amplop”. Namun entah mengapa mengapa Dewan Pers enggan melarang wartawan (yang menjadi pengurus Dewan Pers) untuk menerima jabatan komisaris, penasehat, atau apapun juga dari korporasi besar. Bukahkah hal itu juga termasuk dalam kategori “karung” atau “amplop” raksasa ?

Berdasarkan catatan Dewan Pers sendiri, pengadilan Dewan Pers dalam kasus RGM terhadap Majalah Tempo, memang bukan yang pertama kali dialami media, sebelumnya media-media lain seperti Majalah Prospektif, Majalah Trust, Majalah Forum, dan lainnya pun mengalami nasib yang sama. Sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung kebebasan pers dan demokrasi, kami ingin Dewan Pers dan pengurusnya mampu menyelamatkan diri sendiri dari kepungan modal yang ingin merangsek komunitas media.

Kasihan Dewan Pers, ayo kita selamatkan Dewan Pers, sekarang juga!

October 3, 2007 at 5:30 am Leave a comment

SBY Jangan Tutup Mata Soal Kasus Hukum Wartawan Investigatif

[Okezone Dotcom] – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya tidak menutup mata soal masalah-masalah hukum yang  menimpa wartawan, khususnya yang saat ini terjadi antara Majalah Tempo dengan pengusaha Raja Garuda Mas (RGM). Hal ini sangat penting bagi SBY, karena ujian yang sangat berat dalam kebebasan pers saat ini sesungguhnya ada di dalam kasus ini. Indeks popularitas SBY di mata publik akan sangat tergantung pada perhatian yang diberikan SBY dalam kasus ini.

Seperti diberitakan media ini, dalam tugas jurnalistiknya wartawan Tempo melakukan investigasi dengan menjalin komunikasi dengan mantan karyawan PT Asian Agri (perusahaan di lingkungan RGM). Motif utama komunikasi tersebut adalah penggalian data penting mengenai manipulasi pajak Asian Agri yang kemudian dipublikasikan di Majalah Tempo (Januari 2007). Atas pemberitaan itu kemudian Tim Gabungan Direktorat Pajak Depkeu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Asian Agri (di Jakarta dan Medan) serta menyita dokumen.

Bukan itu saja, Dirjen Pajak Darmin Nasution (Mei 2007) menegaskan bahwa pemerintah sudah menemukan bukti awal pidana pajak Asian Agri dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp786 miliar. Temuan ini diperoleh atas informasi penting yang diberikan oleh mantan karyawan Asian Agri yang berhasil membongkar praktek jahat korporasi yang merugikan keuangan negara. Namun, kini karyawan tersebut diganjar hukuman penjara 11 tahun (sejak Agustus 2007), karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Persoalan tidak berhenti di sini, soalnya Kepala Satuan II/Fismodev Polda Metro Jaya AKBP Aris Munandar melayangkan surat panggilan kepada wartawan Tempo untuk menjadi saksi berkaitan dengan pelarian karyawan Asian Agri ke Singapura waktu itu. Yang mengherankan, mengapa polisi (yang menyadap pembicaraan Tempo dengan karyawan Asian Agri) kini mengincar wartawan Tempo yang membantu mengungkap kejahatan ini kepada publik? Bukanlah akan lebih efektif, jika polisi lebih berkonsentrasi untuk mencari tambahan bukti-bukti soal penggelapan pajak?

Kami sangat sependapat dengan pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mengutuk tindakan penyadapan telepon genggam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap wartawan, apalagi Kapolri Jenderal Sutanto baru-baru ini menyatakan tidak pernah menginstruksikan untuk menyadap telepon wartawan, bahkan menyatakan penyadapnya bisa dihukum 15 tahun. Wajarlah, jika organisasi wartawan  itu juga menyatakan dugaan bahwa polisi bertindak bukan atas kepentingan umum dan mengabaikan prosedur penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui telekomunikasi seperti diatur dalam UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No 52 tahun 2000.

Itulah sebabnya mengapa dalam pembukaan Surat Pembaca ini, kami meminta Presiden SBY untuk memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini. Demikian juga Kapolri Jenderal Sutanto agar juga turut mengawasi perilaku anak buahnya, agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang beradab. Kinilah saatnya, semua pihak terutama publik mengawasi kasus hukum ini, sekaligus melawan sewenang-wenang yang mungkin bisa dilakukan oleh siapa saja terhadap wartawan. (*)

September 25, 2007 at 1:52 am Leave a comment

Kriminalisasi Media : Pesan untuk Jurnalis dan Pemerintah

[Republika] – Akhir-akhir ini rupanya ada kecenderungan para konglomerat melakukan kriminalisasi terhadap media. Langkah ini kelihatannya menjadi alternatif penyelesaian dalam masalah hubungannya dengan media. Konglomerat itu merasa tidak cukup menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi yang dijamin oleh UU Pokok Pers, untuk mengklarifikasikan permasalahan yang terjadi. Bahkan melalui program kehumasan, ada konglomerat yang berusaha menghancurkan karier jurnalis dan image media.

Umumnya, konglomerat itu kecewa, karena pemberitaan media massa yang dipublikasikan tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin saja kasus itu bukan hanya menyangkut soal konglomerat dengan media tersebut, tetapi juga soal rivalitas bisnisnya dengan konglomerat lain. Kalau ini pun yang terjadi, biasanya korbannya selalu jurnalis dan media massa .

Terus terang, tren seperti ini sangat memprihatinkan sekaligus membahayakan sikap kritis jurnalis dan media yang seharusnya memberikan semangat idealisme dan edukasi kepada publik. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan kekuatan kapitalnya konglomerat mampu membeli apa saja dan siapa saja. Namun, jika persoalan news dan views di media juga bisa dibeli, apa jadinya media massa kita nanti. Berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, maka pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada berbagai pihak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebaiknya komunitas jurnalis (dalam negeri dan luar negeri) bersatu-padu untuk mengkampanyekan penolakan kriminalisasi terhadap jurnalis dan media. Solidaritas jurnalis untuk korban kriminalisasi oleh konglomerat harus semakin kuat dan solid. Lupakan persaingan bisnis media, karena bukan tidak mungkin suatu saat jurnalis Anda atau pun media Anda mengalami nasib serupa.Kedua, meminta dengan sangat agar pemerintahan SBY serius menangani kasus-kasus kriminalisasi terhadap media yang dilakukan oleh konglomerat. Bukan itu saja, SBY juga diminta memantau kinerja anak buahnya di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar bekerja profesional. (*)

September 25, 2007 at 1:22 am Leave a comment


Categories

  • Blogroll

  • Feeds


    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.