Kriminalisasi Media : Pesan untuk Jurnalis dan Pemerintah

[Republika] – Akhir-akhir ini rupanya ada kecenderungan para konglomerat melakukan kriminalisasi terhadap media. Langkah ini kelihatannya menjadi alternatif penyelesaian dalam masalah hubungannya dengan media. Konglomerat itu merasa tidak cukup menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi yang dijamin oleh UU Pokok Pers, untuk mengklarifikasikan permasalahan yang terjadi. Bahkan melalui program kehumasan, ada konglomerat yang berusaha menghancurkan karier jurnalis dan image media.

Umumnya, konglomerat itu kecewa, karena pemberitaan media massa yang dipublikasikan tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin saja kasus itu bukan hanya menyangkut soal konglomerat dengan media tersebut, tetapi juga soal rivalitas bisnisnya dengan konglomerat lain. Kalau ini pun yang terjadi, biasanya korbannya selalu jurnalis dan media massa .

Terus terang, tren seperti ini sangat memprihatinkan sekaligus membahayakan sikap kritis jurnalis dan media yang seharusnya memberikan semangat idealisme dan edukasi kepada publik. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan kekuatan kapitalnya konglomerat mampu membeli apa saja dan siapa saja. Namun, jika persoalan news dan views di media juga bisa dibeli, apa jadinya media massa kita nanti. Berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, maka pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada berbagai pihak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebaiknya komunitas jurnalis (dalam negeri dan luar negeri) bersatu-padu untuk mengkampanyekan penolakan kriminalisasi terhadap jurnalis dan media. Solidaritas jurnalis untuk korban kriminalisasi oleh konglomerat harus semakin kuat dan solid. Lupakan persaingan bisnis media, karena bukan tidak mungkin suatu saat jurnalis Anda atau pun media Anda mengalami nasib serupa.Kedua, meminta dengan sangat agar pemerintahan SBY serius menangani kasus-kasus kriminalisasi terhadap media yang dilakukan oleh konglomerat. Bukan itu saja, SBY juga diminta memantau kinerja anak buahnya di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar bekerja profesional. (*)